globalnin

bluehost india coupon code

godaddy india coupon

pizzahut offers

Tuntut Jalankan UMSK, Ratusan Pekerja Geruduk PT Guardian Pharmatama

CITEUREUP – Ratusan pekerja PT Guardian Pharmatama yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan (FSP KEP) menggelar aksi demonstrasi di depan gerbang perusahaan produsen obat-obatan yang terletak di Desa Karang Asem Timur, Kecamatan Citeureup. Para demonstran ini menuntut perusahaan agar menjalankan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat No 561/430/Yanbangsos/2018.

Koordinator aksi Rizal mengatakan, pihaknya menuntut perusahaan agar menjalankan SK Gubernur Jawa Barat mengenai UMSK.

“Selama ini para pekerja dibayar berdasarkan UMK, bukan berdasarkan UMSK. Padahal, UMSK ini telah disahkan bulan Mei 2018,” katanya kepada Publik Bogor, (1/8).

Ia menjelaskan, aksi ini akan berlangsung selama tiga hari, yakni sampai hari Jumat nanti, hingga tututan para pekerja dikabulkan oleh perusahaan.

“Jika sampai hari Jumat belum juga ada keputusan dari perusahaan, maka kami akan melanjutkan aksi tanggal 8-10 Agustus 2018,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) FSP KEP PT Guardian Pharmatama Carsidah mengungkapkan, selain soal UMSK, para pekerja juga menuntut 17 karyawan kontrak yang diberhentikan, padahal seharusnya diangkat menjadi karyawan kontrak.

“Pekerja ini mulai dari kerja harian lepas, menjadi karyawan kontrak selama tiga kali kontrak, dan malah diputus begitu saja bukannya diangkat menjadi karyawan tetap,” ungkapnya.

Menurutnya, ada kejanggalan yang dilakukan oleh manajemen PT Guardian Pharmatama saat pihaknya beraudiensi beberapa waktu lalu, karena izin industri perusahaan yang awalnya sebagai industri farmasi tiba-tiba berubah izinnya berubah menjadi obat jadi untuk manusia.

“Kita audiensi tiga kali, dan izin ini tiba-tiba berubah saat audiensi yang ketiga dengan pihak perusahaan,” tuturnya.

Ia berharap, PT Guardian Pharmatama menjalankan roda perusahaan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

“Kami harap pihak perusahaan pun bijak dalam menjalankan bisnisnya, sehingga pekerja maupun pihak perusahaan sama-sama tidak dirugikan,” tandasnya.

Wartawan : Daus

Check Also

KPK Panggil Ketum PPP Romahurmuziy Kasus Dana Perimbangan

JAKARTA – Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)hari ini memanggil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *