globalnin

bluehost india coupon code

godaddy india coupon

pizzahut offers

Carut Marut DPT Pemilu 2019, KPU dan Ketua Parpol Diperiksa Gakkumdu

BOGOR – Carut marut Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum 2019 yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor, terus bergulir bak bola salju. Setelah kasus keterlambatan penyerahan DPT oleh KPU ke partai politik yang ada di Kabupaten Bogor dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat dan ditangani Bawaslu Kab. Bogor, kini kasus sudah sampai ditangan Gakumdu Kab. Bogor yang bermarkas di Polres Bogor.

Informasi yang dihimpun, seluruh ketua dan anggota KPU Kab. Bogor beserta dua petinggi partai politik di Bumi Tegar Beriman tersebut telah diperiksa jajaran Gakumdu pada Jumat dan Sabtu, kemarin.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPD Partai Golkar Kab. Bogor H. Ade Ruhandi membenarkan dirinya telah diperiksa oleh Gakumdu Kab. Bogor, terkait pelaporan salah satu warga yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu Jabar, dengan terlapor KPU Kab. Bogor.
Menurut Jaro Ade sapaan akrabnya, bukan hanya terlambat menyerahkan DPT pemilu 2019 saja, KPU diduga melanggar hukum sesuai UU No 7 pasal 208, termasuk DPT pemilu bermasalah bisa masuk pasal berlapis sesuai UU No 7 tahun 2017 pasal 510.

“Yang perlu di pahami bersama tahapan untuk DPT pemilu 2019 adalah pertama DPT pemilu terahir 2018 (Pilkada berjumlah 3.294.825), kedua pemilih pemula, TNI, dan Polri yang pensiun dengan nama DP4, dan di prediksi jumlahnya (120.535). Semua itu baru menjadi DPSHP berjumlah 3.415.360. ketiga pemilih tambahan saat Pilkada (DPTB berjumlah 77.602,” beber lelaki yang dimintai keterangan sebagai saksi ini.

Ia menjelaskan, yang menggunakan hak pilih dengan E-KTP dan surat keterangan pemilihnya diperbolehkan oleh aturan itu satu jam, yaitu pukul 12.00-13.00WIB. Ini Pemilih tambahan .

“Silahkan semua pihak menyikapi carut marut DPT pemilu, dan saya berharap semua masarakat yang memiliki hak memilih tidak hilang. Karena satu suara pemilih di Pilpres 2019, sangat menentukan siapa Presiden dan Wakil Presiden RI ke depan,” bebernya.

Jaro Ade menduga, carut marut DPT saat ini dikarenakan ketika KPU Kab. Bogor membongkar kotak suara untuk mengambil ATB KWK yang isinya DPT tambahan saat Pilkada 2018 untuk kepentingan pemilu 2019, langsung diberikan kepada Pantia Penyelenggara Kecamatan (PPK) untuk dilakukan pendataan dan langsung dimasukan ke DPT pemilu 2019.

“Saya menduga ATB KWK ini kosong dan tidak ada nama pemilih, maka PPK dan KPPS akan kesulitan apa yang mau diinput. kalaupun ada beberapa pemilih yang ada di ATB KWK sebagian besar tidak ada nama-nama pemilih DPTB, maka semua itu akan terkendala nama pemilih tambahan,”ucap ketua tim pemenangan koalisi Parpol Jokowi dan Ma’ruf Amin Kab. Bogor tersebut.

Apalagi, sambung dia, masuknya data di dalam DPT terjadi penolakan sistem SIDALIh yang di miliki KPU. Karena memasukan nama pemilih harus sesuai nama dan tempat tinggalnya. Dirinya mengingatkan, agar KPU Kab. Bogor dan PPK jangan sampai merubah ATB Kwk, karena setelah diambil dalam kontak dokumen tersebut harus sama saat di ambil dari dalam kotak.

“Jika ada yang mencoba merubah, ini akan menjadi masalah pidana pemilu. Selama saya diminta keterangan oleh Bawaslu sama Gakkumdu, semuanya cukup profesional untuk menjalankan tugasnya,” tegas lelaki ini sambil tersenyum beberapa suara pemilih saat pilkada lalu karena di DPT pemilu 2019 ada yang hilang .

Wartawan : Daus

Check Also

Korlap PKH Disebut Intimidasi Warga

CARINGIN – Pilkades Cinagara, Ke­camatan Caringin, Kabupaten Bogor akan berlangsung pada 28 Oktober. Sejak awal …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *