globalnin

bluehost india coupon code

godaddy india coupon

pizzahut offers

KPK Berikan Isyarat Kepada Lembaga dan Pemda

PUBLIK BOGOR – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat ada 2.357 PNS yang berstatus narapidana, namun masih aktif bekerja dan digaji negara. KPK mengingatkan kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan kepala daerah agar memberhentikan tidak hormat para ASN tersebut.

“Untuk mencegah terjadi kerugian negara yang lebih besar agar para PPK, baik di kementerian ataupun kepala daerah agar segera menindaklanjuti dengan melakukan pemberhentian tidak dengan hormat pada PNS yang sudah divonis bersalah melakukan korupsi,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah saat dihubungi, Kamis (6/9).

Karena menurut Febri, jika para ASN atau PNS itu tidak segera diberhentikan dari jabatannya, negara masih harus terus menanggung gaji ASN tersebut. Yang secara langsung tentu berdampak pada membengkaknya angka kerugian negara.

“Sekitar 2.357 PNS yang telah diblokir tersebut masih menerima gaji sepanjang belum diberhentikan oleh PPK masing-masing,” ucap Febri.

Febri mengutip Kemendagri yang menyiapkan sanksi bagi pemda atau pejabat kementerian yang tetap mempekerjakan ASN berstatus tersangka.

“Sesuai dengan pernyataan Mendagri sebelumnya, sanksi tegas dapat diberikan pada Kepala Daerah sebagai PPK jika tidak memberhentikan para PNS yang telah menjadi napi korupsi tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) berhasil memblokir 2.357 Surat Keputusan (SK) Aparat Sipil Negara (ASN) yang telah divonis bersalah dalam kasus Tindak Pidana Korupsi. Blokir itu nantinya akan berdampak langsung terhadap status serta langkah promosi ASN yang bersangkutan.

Sumber : Kumparan

 

Check Also

Untuk Warga, Pemdes Susukan Ngecor Jalan

BOJONGGEDE – Menyalurkan program pemerintah untuk masyarakat, pemerintahan Desa Susukan lakukan pengecoran jalan sepanjang 706 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *