globalnin

bluehost india coupon code

godaddy india coupon

pizzahut offers

Transmart Tajur Dapat Sanksi

PUBLIK BOGOR – Kasus perusakan segel Satpol PP pada proyek Transmart Tajur di Kelurahan Pakuan, Kecamatan Bogor Selatan beberapa waktu lalu, menuai reaksi banyak pihak. Apalagi, perusakan tersebut tidak hanya sekali dilakukan, tapi hingga dua kali. Akan tetapi, Satpol PP Kota Bogor hanya memberi teguran keras serta ancaman penyitaan alat berat, bukan sanksi tegas berupa denda.

WAKIL Wali Kota Bogor, Usmar Hariman, meminta Satpol PP menjatuhkan sanksi tegas ke¬pada pelaksana proyek perusa¬haan milik taipan Chairul Tanjung yang diduga merusak segel ter¬sebut. Bila terbukti bersalah, maka harus disanksi tegas. Sebab, itu berpengaruh terhadap citra Kota Bogor kepada investor. “Tak ada alasan. Bila terbukti memang merusak harus dijatuhi sanksi tegas,” kata Usmar.

Mantan ketua DPC Partai De¬mokrat itu menjelaskan, berba¬gai pelanggaran terus dilakukan pengembang. Tak terlepas dari belum jelasnya regulasi atau aturan main yang ada. Padahal, ada IMB bertahap dalam Pera¬turan Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Seperti Pemerintah DKI Ja¬karta yang sudah menerapkan itu tentunya dengan sanksi. Mis¬alnya, kalau peruntukan lokasi sudah sesuai, tapi proses Anali¬sis Dampak Lingkungan (Amdal) atau Amdal Lalin atau persetu¬juan warga belum ada tetap boleh aktivitas. Tetapi bakal dijatuhi denda, soal berapa no¬minalnya, mereka (DKI Jakarta) sudah punya rumusnya,” katanya.

Pria 56 tahun itu juga sudah meminta Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) serta Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) untuk mem¬pelajari regulasi IMB bertahap yang diterapkan DKI Jakarta. Sebab, pada dasarnya Pemerin¬tah Kota (Pemkot) Bogor tidak mau merugikan investor, apa¬lagi jika dilakukan sesuai aturan.

“Kalau soal nantinya ada ar¬gumen lain, bila regulasi itu diterapkan, lalu berimbas pada meruginya investor, ya itu urusan mereka. Kalau pen¬gusaha mau sabar nunggu sampai IMB terbit, tidak di¬denda. Kalau tidak sabar, ya kena sanksi,” terangnya.

Dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) Bangunan dan Gedung yang tengah diajukan ke Pro¬vinsi Jawa Barat, regulasi soal IMB bertahap sudah dicantum¬kan. “Hanya saja soal tahapannya bagaimana, nah itu yang belum ada,” paparnya.

Sumber : Metropolitan

Check Also

Untuk Warga, Pemdes Susukan Ngecor Jalan

BOJONGGEDE – Menyalurkan program pemerintah untuk masyarakat, pemerintahan Desa Susukan lakukan pengecoran jalan sepanjang 706 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *