globalnin

bluehost india coupon code

godaddy india coupon

pizzahut offers

Visi Kabupaten Bogor Termaju, Pengamat : Hanya Cita Cita

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor perlu mereorientasi cita-cita menjadi Kabupaten Bogor Termaju di Indonesia. Visi Kabupaten Bogor yang tertuang dalam RPJMD 2013-2018 tersebut, dinilai masih kurang jelas parameter capaian dan penilaiannya.

Hal tersebut menjadi simpulan kegiatan diskusi dengan tema ‘Kabupaten Bogor Termaju, Antara Fakta dan Cita-Cita’ yang digelar Komisi I DPRD Kabupaten Bogor bersama Kelompok Wartawan DPRD Kabupaten Bogor, di Loby Utama Gedung DPRD Kabupaten Bogor, (27/9).

“Ada hal substansial yang tidak ada dalam konstruksi dan desain visi tersebut. Karena kita tidak pernah mengukur diri, kita ini darimana, berangkatnya darimana. Kalau siswa ujian yang nilai guru, bukan siswanya sendiri,” Ujar pengamat Kebijakan Publik, Yusfitriadi.

Menurut Yus ada capaian pemerintahan sebagai ukuran, yaitu capaian kuantitatif yakni berupa angka-angka. Yus menyoal, karena angka-angka statistik yang diklaim oleh Pemda, seringkali bertentangan dengan kondisi rill di lapangan.

“Termasuk data dari BPS (Badan Pusat Statisik),” katanya

Adapun data kualitatif adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil dari program yang dijalankan oleh pemerintah. Menurut Yus, data kualitatif juga susah untuk dijadikan ukuran.

“Seperti fatamorgana. Terlihat tapi tidak bisa disentuh. Kalau pemerintah diukur pemerintah, hampir pasti hasilnya baik. Ini tidak akan fair karena tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan serta capaian kinerja pemkab dengan alat ukur dari masyarakat, tidak dilakukan. Jadi ini sangat subjektif,” kata Yus.

Pernyataan Yus mendapat respon dari Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Bogor Ujang Jaelani. Menurut Ujang, BPS merupakan lembaga dengan garis vertical dan tidak dipengaruhi oleh Pemda.

“Kita juga punya metodologi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Ia mengungkapkan, Pemkab Bogor memiliki perhitungan sendiri dalam progres capaian penciri yang dimiliki. Seharusnya, pemkab mengkomparasi data yang dimiliki dengan data BPS untuk perbandingan.

“Kita punya data makro untuk setiap komponen. Terutama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan setiap tahun, dalam lima tahun terakhir program IPM rata-rata 0,19 persen. Jika dibanding dengan sesama kabupaten, Bogor tertinggi. Tapi, jika dengan kota masih jauh,” kata dia.

Pemkab Bogor, kata dia, baru menggunakan data BPS mulai tahun 2016. Sementara sebelum itu, pemkab hanya menggunakan perhitungan sendiri, terutama saat ada revisi perhitungan garis kemiskinan dan RLS pada 2016 itu.
Tidak Semua Berhasil

Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang Dadang Iskandar menegaskan, visi menjadi Kabupaten Bogor Termaju di Indonesia digagas oleh Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013-2018.
Saat ini, kondisi dari 25 indikator untuk mencapai visi itu hanya dua poin yang belum tercapai. Yakni Angka Harapan Hidup (AHH) yang baru tercapai 70,70 tahun pada 2017 lalu, sementara target di akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 adalah 71,20 tahun.

“Itu masih berusaha kita kejar sampai akhir tahun ini. Perlu koordinasi lintas sektoral untuk mencapainya, seperti kesehatan masyarakat dan sanitasi lingkungan. Faktor penentunya banyak,” ujar Dadang.

Kemudian yang tidak bisa terealisasi yakni pembangunan Jalan Poros Tengah-Timur (Puncak II) dan Jalan Bojonggede-Kemang (Poros Barat-Utara). “Itu karena ada perubahan kebijakan di tengah jalan. Tapi, ini sudah masuk untuk dilanjutkan nanti di Bupati berikutnya. Karena kalau menggunakan APBD kita tidak akan kuat,” katanya.

Meski begitu, Dadang mengatakan, hasil diskusi ini menjadi masukan yang sangat baik bagi Bappedalitbang untuk menyusun RPJMD Pemerintahan 2018-2023 yang akan menggantikan pemerintahan sekarang.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Kukuh Sri Widodo menegaskan, visi menjadi kabupaten termaju terlalu tinggi. Pemkab Bogor dianggap terlalu memaksakan mengejar predikat internal ketimbang memaksimalkan pelayanan dasar bagi masyarakat.

“Misalnya pelayanan di RSUD. Okelah kalau empat RSUD kita sudah terakreditasi, tapi pelayanannya bagaimana? Apa ada daerah lain yang bisa menjadi komparasi. Ini kan semua penilaian sendiri dari pemkab tidak ada pembandingnya,” tegas Kukuh.

Kukuh pun mengakui masih sering mendapatkan keluhan dari masyarakat soal pelayanan kesehatan yang dipersulit RSUD, terutama pasien BPJS Kesehatan. “Apa orang miskin tidak boleh sakit? Pelayanan yang bagus itu mengedepankan kesembuhan pasien. Bukan punya uang atau tidak,” katanya. (*)

Target Capaian Kinerja Pemkab Bogor hingga Semester I 2018:

1. Masjid Besar di Setiap Kecamatan
Target : 40 unit
Realisasi 2017: 29 unit

2. Menekan Penduduk Miskin
Target : 8-5%
Realisasi 2017: 8,57%

3. Pembangunan Stadion Internasional
Realisasi : 100% (Stadion Pakansari)

4. Perizinan Berstandar ISO
Target: 77 Jenis
Realisasi 2017: 77 Jenis (100%)

5. LPE Lampaui Provinsi dan Nasional
Target : 5,20-6,50%
Realisasi 2017: 6,19%

6. PDRB Termasuk Tertinggi
Target : Rp214,97 triliun
Realisasi 2017: 201,93 triliun

7. Kunjungan Wisatawan Termasuk Tertinggi
Target: 7,5 juta jiwa
Realisasi 2017: 7,3 juta jiwa

8. Miliki Pasar di Setiap Kecamatan
Target: 40
Realisasi 2017: 37

9. Produksi Benih Ikan Air Tawar
Target : 5,3 juta ekor
Realisasi 2017: 4,5 juta ekor

10. Swasembada Benih Padi Unggul
Target: 1.134 ton
Realiasi 2017: 856,5 ton

11. Listrik Pedesaan
Target: 99,11%
Realisasi 2017: 98,76%

12. Mendorong Ibukota Cibinong

13. Poros Barat-Utara-Tengah-Timur
– Target: 50,20 kilometer (tengah-timur)
Prognosis 2018: 37,9 kilometer

-Target: 3,4 kilometer (poros barat)
Realisasi 2017: 3,4 kilometer

– Target: 8,1 kilometer (poros utara)
Prognosis 2018: 4,5 kilometer

14. Bebas Daerah Terisolir
Target: 39 kampung
Realisasi 2017: 15 kampung

15. Bebas RTLH
Prognosis 2018: 86.289 unit
Realisasi 2017: 75.505 unit

16. Rata-rata Lama Sekolah
Target: 7,82 tahun
Realisasi 2017: 7,84 tahun

17. Bebas Buta Huruf
Target: 3.169.198 warga belajar
Realisasi 2017: 3.153.757

18. Angka Harapan Hidup
Target: 71,20 tahun
Realisasi 2017: 70,70 tahun

19. Seluru Warga Miliki JKN
Prognosis 2018: 76,50%
Realisasi 2017: 74,15%

20. RSUD dan Puskesmas Terakreditasi
Target: 40 Puskesmas dan 4 RSUD
Realiasi 2017: 29 Puskesmas dan 4 RSUD

21. Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK
Realisasi: WTP (2016, 2017)
Target 2018: WTP

22. PAD Termasuk Tertinggi
Target: Rp2,24 triliun
Realisasi 2017: Rp2,59 triliun

23. Seluruh Warga Miliki E-KTP
Prognosis 2018: 3.441.684 jiwa
Realisasi 2017: 3.278.884 jiwa

24. Sistem Informsi Manajemen Pemerintah
Target Telh tercapai pada 2015

25. Layanan Pengaduan Masyarakat
Target: 36 dinas, 40 kecamatan, 19 kelurahan
Realisasi 2017: 36 dinas, 40 kecamatan, 17 kelurahan

Wartawan : Mul

Check Also

Korlap PKH Disebut Intimidasi Warga

CARINGIN – Pilkades Cinagara, Ke­camatan Caringin, Kabupaten Bogor akan berlangsung pada 28 Oktober. Sejak awal …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *