globalnin

bluehost india coupon code

godaddy india coupon

pizzahut offers

Kadisdukcapil Jember Kena OTT

PUBLIK BOGOR – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadispendukcapil) Jember ditetapkan tersangka kasus pungli di kantornya. OTT yang dilakukan Polres Jember, selain mengamankan kadispenduk berinisial SW, polisi juga mengamankan warga sipil AK warga Jalan Jawa, Kecamatan Sumbersari, yang berperan sebagai ‘Pengepul Pungli’ dari para calo.

SW warga Jalan Jayanegara VI, Kelurahan/Kecamatan Kaliwates, ditetapkan tersangka, setelah sebelumnya menjadi saksi di antara 20 orang yang dibawa ke Mapolres Jember untuk dimintai keterangan.

“Setelah kita melakukan pemeriksaan kepada 20 orang, kemarin sore kita tetapkan 2 tersangka. Yakni Kadispenduk Capil, inisial SW dan salah seorang sipil inisial AK,” kata Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo saat rilis di Mapolres Jember, Jumat (2/11/2018) siang.

Dari hasil pemeriksaan, lanjut kapolres, penyidik mendapat keterangan rangkaian peristiwa dilakukannya pungli tersebut. Tersangka AK berperan sebagai ‘pengepul’ atau koordinator para calo, yang menjadi kaki tangannya.

“Tersangka AK mengurus melalui kaki tangannya untuk memungut biaya kepada pemohon. Dimana untuk satu KTP, KK, dan akte dihargai Rp 100 ribu per item. Sementara untuk KIA seharga Rp 25 ribu per item,” ungkapnya.

Berkas yang dikumpulkan tersangka AK selanjutnya diserahkan ke Kadispenduk melalui sopirnya. Sedangkan jatah hasil pungli diserahkan langsung oleh tersangka K kepada Kadispenduk.

“Berkas itu kemudian diproses. Berkaitan dengan uangnya, tersangka AK langsung (menyerahkan) kepada Kepala Dinas,” jelas Kusworo.

Sementara barang bukti berupa uang senilai Rp 10.100.000 yang berhasil diamankan penyidik saat operasi tangkap tangan Rabu (31/10), kata Kusworo, disita dari tangan Kepala Dispenduk.

“Untuk barang bukti kita berhasil mengamankan uang senilai 10 juta rupiah. Juga uang senilai 236 dolar singapura,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga berhasil mengamankan handphone tersangka serta ribuan dokumen kependudukan yang diduga diproses melalui jalur belakang.

“Kita juga sita dokumen-dokumen kependudukan, mulai dari KTP, akte, Kartu Keluarga yang diproses lewat jalur belakang,” imbuhnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Tersangka SW dijerat pasal 12 UU Tipikor No 31 tahun 1999 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun kurungan penjara.

“Sementara Tersangka AK, karena berasal dari warga sipil akan dijerat pasal 5 UU Tipikor dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara,” pungkasnya.

Sumber : Detik

Check Also

Pemkot Bogor Buat Perda Ketahanan Keluarga

BOGOR – Pemerintah Kota Bogor berencana menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketahanan Keluarga. Langkah tersebut …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *