globalnin

bluehost india coupon code

godaddy india coupon

pizzahut offers

KPU Kabupaten Bogor Pecat 6 PPK, Ada Apa Ya ?

CIBINONG – Kasus perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bogor di Mahkamah Konstitusi, pada Agustus 2018 lalu ternyata berbuntut panjang. Enam Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) jadi tumbal karena dipecat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor.

Mereka masing-masing Agus Salim, Eko Wandoyo, Eko Dwi Purwiyoso, Muriyadi, Atang Mahyudin, dan Andri Maryadi. Mereka diberhentikan secara tetap sebagai anggota PPK pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 206/PP.05.3-Kpt/3201/KPU-Kab/IX/2018 yang diteken Ketua KPU Kabupaten Bogor Haryanto Surbakti.

Dalam SK tersebut, dijelaskan bahwa keenam anggota PPK dimaksud dipecat lantaran membuat surat pernyataan sebagai saksi dalam sidang gugatan perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Bogor di Mahkamah Konstitusi, yang diajukan pasangan Ade Ruhandi/Jaro Ade-Ingrid Maria Palupi Kansil sesuai bukti-buktinya.

Bahkan, di antara keenam anggota PPK yang dipecat tersebut, nama Atang Mahyudin yang paling keras dinyatakan dipecat sebagai anggota/Ketua PPK Kecamatan Megamendung.

Atang Mahyudin yang dikonfirmasi, Rabu (31/10/2018) kemarin, membenarkan bahwa dirinya dipecat oleh KPU Kabupaten Bogor. Kendati dirinya menerimanya sebagai sebuah konsekuensi, namun ia menyatakan sangat menyayangkan langkah yang dilakukan KPU tersebut.

“Ini aneh. Kenapa tidak dilakukan setelah Pilkada selesai. Saya telah dimintai klarifikasi oleh KPU. Anehnya lagi, surat pemberhentian dibuat tanggal 13 September 2018 tapi baru diserahkan tanggal 24 Oktober 2018. Hampir sebulan. Sedangkan tanggal 24 Oktober itu saya masih melakukan kegiatan-kegiatan tahapan Pemilu,” ungkapnya.

Selain itu, Atang juga mengemukakan bahwa kesaksian dan bukti-bukti yang disodorkan ke MK benar adanya. “Hanya saja MK berpatokan pada pasal selisih suara 0,5 persen dan tidak melirik bukti-bukti. Ternyata kemudian, bukti-bukti itu kan dapat dibuktikan di Bawaslu, meski sampai saat ini tidak jelas keputusannya. Nah, seharusnya ini menjadi beban KPU, tidak dilempar ke anggota. Ini namanya lempar batu sembunyi tangan. Yang penting Komisioner aman,” paparnya.

Wartawan : Die

Check Also

Pemkot Bogor Buat Perda Ketahanan Keluarga

BOGOR – Pemerintah Kota Bogor berencana menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketahanan Keluarga. Langkah tersebut …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *