globalnin

bluehost india coupon code

godaddy india coupon

pizzahut offers

Sidang Sengketa Pilkada 2018 di PN Cibinong, Tergugat II dan III Tidak Hadir

CIBINONG – Buntut Pilkada 2018 di Kabupaten Bogor masih terus bergulir hingga kini. Hari ini, sidang pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Kelas IA Cibinong dengan nomor 304/Pdt-G/2018/PN.CBI tanggal 07 Desember 2018.

Sidang ini mengagendakan pemeriksaan perdata terkait polemik pemilihan kepala daerah (pilkada), rupanya masih terus berlanjut. Apalagi, sidang hari ini perwakilan dari tergugat II yaitu, gubernur Jawa Barat dan tergugat III dari Kementrian Dalam Negeri tidak hadir.

Hakim Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Andri Falahandika, dan Hakim Anggota I, Tira Tirtonadi serta Hakim Anggota II, Ben Ronald P.Situmorang yang memimpin persidangan perkara perdata ini pun langsung mengambil keputusan dengan dilanjutkanya sidang pada 29 Januari 2019 mendatang.

Menanggapi hal itu, Kuasa hukum penggugat Jaro Ade – Ingrid Kansil, Makhfud menuturkan, persidangan kali ini adalah bentuk mediasi antara penggugat dan tergugat. Akan tetapi, dengan ketidakhadiran tergugat II dan III maka hakim mengambil keputusan untuk sidang dilanjutkan pada Selasa 29 Januari 2019.

“Berhubung dengan Peraturan Mahkamah Agung, dalam mediasi ini tiap-tiap perinsipal (tergugat I,II,III.red) dan kami sebagai penggugat harus hadir, untuk berjalannya persidangan ini, maka mediasi ini akan dilanjutkan kembali,” katanya kepada awak media di depan gedung Pengadilan Negeri Cibinong, (8/1/2019).

Makhfud sapaan karibnya menjelaskan, proses persidangan ini bertujuan untuk membuktikan, terkait pelanggaran-pelanggaran pada Pilkada tahun 2018 yang terstruktur dan masif. Tapi, dengan tidak mendapatkan penyelesaian dari lembaga institusi yang berwenang yaitu, dari Mahkamah Konstitusi, karena batas minimal pengajuan itu bersifat formal hal itu merupakan legal standing syarat untuk mengajukan gugatan perselisihan, maka gugatan saat itu tidak bisa dilanjutkan.

“Disisi inilah yang harus ditempuh, karena pelangaran ini tidak dapat diselesaikan oleh MK, oleh karena itu harus ada institusi yang menegakkan hukum dan keadilan ini, agar pemilihan bupati atau kepala daerah itu terjamin kebenarannya,” bebernya.

Oleh karena itu, sambung dia, mengapa pasangan JADI menempuh upaya hukum ini karena bukan semata-mata bentuk menang atau kalah. Tetapi hal yang penting bagaimana rakyat mendapatkan pendidikan dan pemahaman terkait gambaran bagaimana hukum itu ditegakan secara benar.

“Dan saya yakin lembaga yang bisa memberikan keadilan dan mengungkapkan keadilan itu adalah lembaga kekuasaan kehakiman yaitu, Pengadilan Negeri Cibinong,” jelasnya

Terpisah, H. Ade Ruhandi alias Jaro Ade saat dikonfirmasi mengaku, langkahnya untuk kembali untuk melakukan gugatan ke PN Cibinong sudah tepat. Dibanding harus melakukan demonstransi dengan turun kejalan.

“Kami tetap berkomitmen untuk tetap menjaga kondusifitas di Kabupaten Bogor. Dan saya bersama seluruh relawan dan partai koalisi masih yakin masih ada keadilan di negeri ini,” singkatnya.

Wartawan : Die

Check Also

Ada Kesalahan, Model C1 Pleno DPR RI di TPS Desa Citapen DKI Jakarta

CIAWI – Format C1 di salah satu Desa di Kecamatan Ciawi yaitu Desa Citapen terbalik, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *