globalnin

bluehost india coupon code

godaddy india coupon

pizzahut offers

Kuasa Hukum JADI : Kami Akan Terus Berjuang Apa Yang Kami Pandang Itu Benar

CIBINONG – Penyerahan resume sidang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bogor, terkait pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Cibinong dengan nomor 304/Pdt-G/2018/PN terus berlanjut.

Hal itu disebabkan pihak ketiga yaitu Kementerian Dalam Negeri belum menyerahkan resumenya dan diberi waktu oleh pengadilan hingga Rabu (13/2) mendatang.

Kuasa hukum pasangan Jadi (Jaro Ade-Ingrid Kansil), Makhfud, mengungkapkan, pihaknya tetap berpegang teguh dalam resume yang diserahkan kepada PN Cibinong, untuk membuka seluruh kotak suara dan menghitung ulang 77.602 pengguna hak pilih dalam DPTb yang tertulis dalam Model ATb-KWK di 7.635 TPS, di 435 desa/kelurahan, dan 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.

“Untuk memastikan ini benar atau tidak dalam poin ini,” katanya seusai sidang mediasi di PN Cibinong, Jawa Barat, Kamis (7/2).

Dia juga menyadari bahwa Bupati Bogor sudah dilantik dan tidak bisa ditunda pelantikannya. Akan tetapi, penekanan dalam kasus perkara perdata Pilkada ini untuk nilai hukum.

Pasalnya, atas tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh penyelenggara, tentu hal ini jangan sampai terulang kembali pada Pilkada selanjutnya.

“Kami akan tetap pada gugatan kami, dan akan terus berjuang apa yang kami pandang itu benar, bahwa kami merasa sudah diperlakukan tidak adil, dan itu melanggar hukum,” ungkapnya.

Pengacara yang sudah berpengalaman dalam masalah hukum perdata ini pun menambahkan, sidang ketiga mediasi ini, menurutnya, ada kemajuan. Sebab, sebelumnya perwakilan dari Mendagri tidak hadir, dan pada sidang ketiga kali ini hadir diwakili langsung oleh kuasa hukumnya.

“Setelah Mendagri sudah menyerahkan resume dalam mediasi nanti, maka mediator dari PN Cibinong akan melihat titik temu dalam permasalahan ini, baik itu dari tergugat ataupun dari penggugat,” imbuhnya.

Sidang pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Kelas IA Cibinong dengan nomor 304/Pdt-G/2018/PN akan dilaksanakan kembali pekan depan.

Gugatan tersebut didasarkan pada KPU Kabupaten Bogor sampai saat ini belum berani membuka seluruh kotak suara dan menghitung ulang 77.602 pengguna hak pilih dalam DPTb yang tertulis dalam Model ATb-KWK di 7.635 TPS, di 435 desa/kelurahan, dan 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.

Sehingga ada kesan seolah-olah ini sengaja ditutupi agar selisih 77.602 pemilih dalam DPTb ini bisa lolos dan tidak ada penjelasannya dari mana suara tersebut muncul.

Wartawan : Die

Check Also

Ada Kesalahan, Model C1 Pleno DPR RI di TPS Desa Citapen DKI Jakarta

CIAWI – Format C1 di salah satu Desa di Kecamatan Ciawi yaitu Desa Citapen terbalik, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *