globalnin

bluehost india coupon code

godaddy india coupon

pizzahut offers

Yusfitriadi Menilai Para Kades Belum Mampu Mengelola Anggaran Desa Secara Optimal

KEMANG – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak gelombang ketiga tahun 2019 di wilayah Kabupaten Bogor akan dilaksanakan tanggal 3 November 2019 mendatang. Ada sebanyak 273 Desa yang akan mengikuti gelaran Pilkades serentak tersebut, termasuk diantaranya adalah 5 Desa yang berada di wilayah Kecamatan Kemang.

“Ada 5 desa yang akan mengikuti Pilkades serentak tahun 2019 ini. Yaitu Desa Jampang, Pondok Udik, Pabuaran, Kemang dan Semplak Barat. Saat ini kelima kepala desa tersebut, sudah habis masa jabatannya dan telah diisi penjabat (PJ) Kepala Desa dari unsur ASN kecamatan.” ungkap Nana Mulyana Camat Kemang.

Menyikapi akan digelarnya Pilkades serentak tersebut, Yusfitriadi Peneliti selaku Senior Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau (JPPR) mengatakan, saat ini sudah banyak kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dan dilakukan pemerintah pusat untuk pembangunan wilayah dengan berbasis desa. Sehingga banyak sekali anggaran pusat yang masuk kepada pemerintah desa (Pemdes) melalui kuasa pengguna anggaran yaitu Kepala Desa (Kades).

Menurutnya, kebijakan itu sudah tepat, karena sistem tata kelola sosial, pemerintahan, penguatan kapasitas SDM dan lainnya memang harus dimulai dari bawah (Bottom Up), atau dari desa. “Masalahnya masih banyak Kepala Desa dan aparatur Pemerintah Desa yang belum mampu mengelola berlimpahnya anggaran dana desa secara baik, benar, profesional, konstruktif dan progresif,” ungkapnya.

Pria yang juga menjabat Direktur  Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) ini menuturkan, dari data hasil penelitian disertasi 3 perguruan tinggi nasional yaitu UI, UGM dan IPB yang dimilikinya, ternyata tidak ada hubungan signifikan antara penggelontoran Dana Desa (DD) dengan tingkat pembangunan desa.

“Artinya, hampir semua kepala desa (Kades) termasuk di Kabupaten Bogor, tidak mampu memiliki pola fikir atau perspektif tentang pemanfaatan Dana Desa secara konstruktif dan progresif,” cetusnya.

Masih kata Yusfitriadi, mengacu pada hasil penelitian tersebut, berapapun besarnya bantuan dana desa menjadi tidak berpengaruh pada kondisi masyarakat desa. Dikatakan olehnya, akibat hal tersebut, maka visi pemerintah untuk membangun dari desa, menjadi kandas karena tidak ada pola dan cara fikir dari kepala desa yang luas. Dia menjelaskan, cara fikir atau mind set itu bukan soal seberapa tinggi jenjang pendidikan, tetapi soal kemauan dan kreatifitas kepala desa dalam mengelola pemerintahan dan lingkungan desanya. “Karena kepala desa itu ujung tombak pembangunan masyarakat desa,” paparnya.

Menurut mantan Rektor STKIP Muhammadiyah Bogor ini, besarnya gelontoran bantuan dana desa, minimal mampu meningkatkan tata kelola sosial, pemerintahan dan ekonomi masyarakat desa. Dalam konteks Pilkades inilah, sambungnya, maka masyarakat desa haru bisa memilih dan memiliki seorang Kepala Desa yang dianggap punya kemampuan administrasi, profesionalitas, akuntabilitas dan perspektif luas. “Jadi jangan cuma sebatas memilih, tapi harus mampu melihat calon kepala desa yang punya mind set dan kemampuan mengelola pemerintahan desa.” Pungkasnya.

Wartawan : FHR/Die

Check Also

Dua Buaya Masuk Ke Pemukiman Warga Loji

BOGOR – Warga di pemukiman RT 01/01, Kelurahan Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor digegerkan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *