globalnin

bluehost india coupon code

godaddy india coupon

pizzahut offers

Ombudsman RI : DLH Kabupaten Bogor Tak Becus, Tangani Masalah Pencemaran Sungai Cileungsi

CILEUNGSI – Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Selain melakukan pemeriksaan di sungai Cileungsi, Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho dan jajarannya melakukan pemeriksaan terhadap Dua IPAl (Instalasi Pengolahan Air Limbah), di dua perusahaan yang menurut DLH Kabupaten Bogor telah mengalami perubahan sejak LAHP Ombudsman Jakarta Raya diberikan.

“Kami menemukan, adanya ketidaksesuaian standar paling minimum dalam proses pengolahan limbah di salah satu perusahaan yang kami datang,” ujarnya dalam pres rilis yang diterima Publikbogor, Rabu (28/8/2019).

Sambungnya Teguh, temuan Ombudsman misalnya menunjukan
pengolahan limbah B3 padat yang dibiarkan, berserakan di gedung pabrik yang diperiksa, ada kebocoran di IPAL, dan tidak tersedianya informasi hasil pemeriksaan limbah terakhir.

Tahun lalu lanjutnya, Ombudsman Jakarta Raya menemukan ada 54 perusahaan yang bermasalah dengan
perizinan khususnya terkait pembuangan limbah di sepanjang Sungai Cileungsi. Sebagai tindakan korektif, DLH Kabupaten Bogor kemudian membenahi pengawasan perizinan IPAL perusahaan-
perusahaan tersebut, 17 diantaranya dinyatakan sudah clean and clear.

“Namun saat kami melakukan pengecekan kemarin, jelas kami menemukan adanya pertidak sesuaian antara dokumen clean and clear DLH Kabupaten Bogor, dengan fakta di lapangan,” tutur Teguh.

Berdasarkan temuan di lapangan tersebut, Teguh beranggapan DLH Kabupaten Bogor sudah tidak
mampu menangani masalah pencemaran Sungai Cileungsi tersebut.

“Selain temuan dil apangan, kami juga menemukan fakta bahwa para pelaku kejahatan lingkungan tahun sebelumnya yang diajukan ke proses hukum hanya dijerat dengan Perda saja tidak dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” tegas Teguh.

Kejahatan lingkungan berat tambahnya, seharusnya dijerat dengan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman maksimal penjara 3 tahun dan denda Rp3 miliar.

Selain perusahaan pencemar lingkungan yang akan ditindak, pengawas lingkungan hidup yang lalai melaksanakan tugas juga bisa dijerat pasal Pidana dalam Undang-undang yang sama.

“Maladminitrasi dalam pengawasan kejahatan lingkungan hidup, implikasinya Pidana bukan hanya tindakan korektif”, tegasnya. Undang-Undang
No. 32 tahun 2009 tersebut menegaskan, kelalaian lembaga pengawas lingkungan hidup juga merupakan tindak pidana. Namun nyatanya, dalam kasus ini, Pelaku kejahatan lingkunganpun hanya
dikenai Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dengan hukuman berupa denda sebesar 15 juta rupiah saja. (*Andi*)

Check Also

Akibat Truk Tambang, Warga Bogor Barat Meradang

LEUWISADENG – Belum adanya peraturan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, terkait jam operasional angkutan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *