globalnin

bluehost india coupon code

godaddy india coupon

pizzahut offers

Dinilai Perlemah KPK, HMI Cabang Kota Bogor Demo

BOGOR – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Bogor menggelar aksi Demonstrasi, di depan Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (20/9/2019).

Mahasiswa berkumpul di depan Istana Bogor. Di lokasi itu mahasiswa melakukan orasi terbuka.

Aksi ratusan mahasiswa itu bertujuan untuk menolak Pengesahan RUU KPK, hal itu dinilai pemerintah telah melemahkan Komisi Antirasuah.

Ketua Pengurus Cabang HMI Kota Bogor, Herdiansyah Iskandar mengungkapkan, DPR RI telah mengkebiri tugas dari Lembaga Pemberantasan Korupsi, dan melemahkan KPK sebagai Lembaga antirasuah dan independen yang menjaga bangsa ini dari penguasa yang korup.

“Oleh karena itu, HMI Cabang Kota Bogor menilai dengan adanya Pengesahan RUU KPK ini tentunya melemahkan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi,” katanya kepada Publikbogor, dalam pres rilisnya, Jumat (20/9/2019).

Ia menilai, karena ada beberapa pasal yang dinilai melemahkahkan peran dan fungsi KPK dalam memberatas korupsi. seperti yang dalam pasal pasal yang ada dalam pengesehan RUU tersebut terkait penyadapan dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima.

“Begitu pula dengan adanya kehadiran Dewan Pengawas yang merupakan lembaga non-struktural, yang memiliki peran sangat menentukan karena memupanyai wewenang memberi izin melakukan penindakan dan melakukan pengawasan lainnya. yang tak menutup kemungkinan orang orang yang masuk didalamnya  malah punya kepentingan lain,” jelasnya.

Ia juga membaca, bahwa hal inilah berpontensi mengintervensi laju gerak KPK yang bisa berdampak pada kinerja KPK. Ditambah lagi mengenai status pegawai tetap berubah menjadi aparatur sipil negara, kalau kita tinjau secara yuridis ini bertentangan dengan putusan MK Nomor 109/PUUXIII/2015 salah satu amar putusan MK yang menyatakan bahwa KPK berwenang mengangkat penyidiknya sendiri atau penyidik independen (Non-PNS).

“Pemerintah dan DPR dalam melakukan Revisi RUU KPK ini amat terasa dipaksakan, karena revisi tersebut tidak masuk dalam daftar RUU prioritas pada Program Legislasi Nasional dan terkesan terburu buru dalam mengesahkan RUU KPK,  Padahal pada pasal 45 UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan penyusunan RUU harus dilakukan berdasarkan Prolegnas,” tukasnya. (Andi).

Check Also

Ketum PBNU Hadiri Peringatan Hari Santri Nasional di UNUSIA

KEMANG – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *