globalnin

bluehost india coupon code

godaddy india coupon

pizzahut offers

Pembangunan Terminal Parung Cuma Janji ?

PARUNG – Pembangunan terminal Parung yang selama ini telah dijanjikan dan menjadi harapan warga di wilayah utara Kabupaten Bogor untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, ternyata masih belum pasti. Selain belum ada penyerahan aset, rencana pembangunan terminal juga terganjal tidak adanya lahan untuk jalan masuk.

Pasalnya, meski lahan utama sudah ada, ternyata rencana pembebasan lahan jalur lingkar masuk belum terlaksana. Hal tersebut diungkapkan Ketua RW 05, Desa Parung, Muhamad Yusup kepada wartawan.

“Pembebasan lahan jalan lingkar masuk belum terlaksana. Hanya pernah ada satu tim dari PUPR yang survey dan mengumpulkan belasan pemilik lahan serta melakukan pengukuran. Tapi selanjutnya tidak ada kabar lagi,” ungkap Yusup sapaannya kepada wartawan.

Indikasi belum jelasnya pembangunan terminal Parung, diperkuat oleh penjelasan Bambang Hermawan selaku Kepala UPT Dishub Pemprov Jabar wilayah I Bogor Purwakarta. “Sejauh ini usulan yang sudah masuk baru rencana review terhadap detail engineering design (DED) terminal tersebut,” ungkapnya saat dihubungi melalui telepon selular pribadinya, Rabu (10/9/2019).

Dia menerangkan, saat ini pihaknya masih menunggu tahapan administrasi serah terima aset terminal tersebut. Dirinya juga mengaku tidak mengetahui adanya kendala pembebasan lahan jalur masuk ke lokasi terminal.

“Wah saya gak tahu soal itu. Kita menunggu serah terima aset dulu, dan itu tentu kewenangan BPKAD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor,” paparnya.

Bambang Hermawan membenarkan, jika pengelolaan dan pembangunan aset terminal tipe B saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Hal ini menurutnya berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pembagian tugas dan kewenangan pemerintah daerah (Pemda).

“Dari Pemkab Bogor yang sudah masuk penyerahan aset baru terminal Cileungsi dan terminal Leuwiliang. Sementara terminal Parung belum ada.” jelasnya.

Lebih jauh Bambang Hermawan menerangkan, proses review DED terminal Parung bertujuan untuk memastikan besaran anggaran biaya pembangunan terminal tersebut. “Karena biasanya DED dibuat 5 tahun sekali. Makanya perlu dikaji atau ditinjau ulang. Dari sana baru akan terlihat berapa besaran biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut,” ujarnya. Kepala UPT Dishub Jabar ini kembali menegaskan, bahwa tahun 2019 ini hanya ada anggaran untuk review DED dan belum ada usulan atau rencana pembangunan. “Jadi tahapan administrasinya dulu yang diselesaikan, baru masuk tahapan untuk pembangunan fisiknya.” Pungkas Bambang Hermawan. (FHR/Andi).

Check Also

Akibat Truk Tambang, Warga Bogor Barat Meradang

LEUWISADENG – Belum adanya peraturan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, terkait jam operasional angkutan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *