globalnin

bluehost india coupon code

godaddy india coupon

pizzahut offers

Karyawan Dirumahkan PT. PPE, Komisi IV DPRD Minta Pemkab Segera Ambil Sikap Yang Jelas

CIBINONG – Adanya keputusan sepihak dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PT. Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE), terkait merumahkan karyawannya membuat Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor angkat suara.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Ridwan Muhubi mengatakan, terkait tugas dan fungsi sebagai tenaga kerja dirinya tidak terima, adanya keputusan sepihak yang diambil PT. PPE, dengan merumahkan karyawannya tersebut. Seharusnya, ada pembahasan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan itu.

“Itu merupakan sebuah arogansi dari direksi kepada karyawan, kalau memang perusahaan ini rugi, seharusnya komunikasikan terlebih dahulu bersama karyawan nya,” katanya saat ditemui Publikbogor, diruangan kerjanya, Jumat (11/10/2019).

Bibih sapaan akrabnya mengherankan, kepada pemerintah Kabupaten Bogor terkait perusahaan plat merah itu yang dinilai sudah merugikan pendapat daerah. Karena, telah banyak diberitakan bantuan yang dikucurkan untuk berjalanya roda perusahaan, tetapi tidak ada tindak lanjut dari Bupati Bogor Ade Yasin sebagai pemegang kekuasaan di Bumi Tegar Beriman ini.

“Setidaknya jangan membiarkan, tapi harus memberi sikap yang jelas, karena itu adalah uang rakyat,” herannya.

Harusnya, kata pria asal Tenjolaya itu, pihak direksi memikirkan dari berbagai sisi. Iapun mencontohkan, mereka (Karyawan.red) menggantungkan hidupnya dari perusahaan itu untuk menghidupi keluarganya dan anak-anaknya.

“Mereka kan pasti menggantungkan hidupnya dari PPE kan, seharusnya berfikir lagi sebelum melakukan tindakan,” jelasnya.

Seharusnya lanjut Bibih, perusahaan milik daerah ini menargetkan terkait peningkatan pendapatan daerah, jangan sampai merugikan pendapatan Pemerintah Bumi Tegar Beriman.

“Sebenarnya tidak hanya BUMD PT PPE saja, tapi Sayaga juga harus ditangani secepatnya oleh pemerintah daerah,” pintanya.

Ia menambahkan, jangan sampai karyawan menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh para direksi PT PPE ini. ” Kami didalam sektor Komis IV ini meminta, Pemerintah Kabupaten Bogor segera melakukan tindakan jelasnya, jangan sampai membiarkan nasib pekerja ini, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tambahnya.

Terakhir, dirinyapun mempersilahkan kepada karyawan PT PPE yang akan mengadukannya ke Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor. “Silahkan, karena kami adalah pelayan masyarakat, apalagi tugas kami di Komisi IV,” tukasnya.

Sekedar diketahui, dari isi SE 907/2004 dapat dipahami, bahwa merumahkan karyawan sama dengan meliburkan/membebaskan pekerja untuk tidak melakukan pekerjaan sampai dengan waktu yang ditentukan oleh perusahaan. Namun, terdapat Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja yang ditujukan kepada Kakanwil Disnaker yang isinya antara lain:

“Sehubungan banyaknya pertanyaan dari pengusaha maupun pekerja mengenai peraturan merumahkan pekerja disebabkan kondisi ekonomi akhir-akhir ini, yang mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kesulitan, sehingga sebagai upaya untuk penyelamatan perusahaan maka perusahaan menempuh tindakan merumahkan pekerja untuk sementara waktu.

Mengingat belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah pekerja selama dirumahkan maka dalam hal adanya rencana pengusaha, untuk merumahkan pekerja, upah selama dirumahkan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengusaha tetap membayar upah secara penuh yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan, kecuali telah diatur lain dalam Perjanjian Kerja peraturan perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama.

2. Apabila pengusaha akan membayar upah pekerja tidak secara penuh agar dirundingkan dengan pihak serikat pekerja dan atau para pekerja mengenai besarnya upah selama dirumahkan dan lamanya dirumahkan.

3. Apabila perundingan melalui jasa pegawai perantara ternyata tidak tercapai kesepakatan agar segera dikeluarkan surat anjuran dan apabila anjuran tersebut ditolak oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berselisih maka masalahnya agar segera dilimpahkan ke P4 Daerah, atau ke P4 Pusat untuk PHK Massal”

Artinya, pengusaha sebenarnya dapat membayarkan upah karyawan yang dirumahkan hanya 50% (lima puluh persen), namun hal tersebut harus dirundingkan terlebih dahulu dengan serikat pekerja maupun pekerjanya serta disepakati bersama. (Andi).

Check Also

Masyarakat Tanjungsari dan Cianjur Apresiasi Program TMMD ke 106

TANJUNGSARI – Dibukanya infrastruktur jalan yang menghubungkan Desa Buanajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, menuju Kampung …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *