RUU Pemindahan Ibukota, Tinggal Diserahkan ke DPR-RI Akhir Tahun Ini

  • Whatsapp

CIBINONG – Ibu kota baru menjadi perbincangan belum lama ini di kalangan masyarakat, terutama semenjak Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan itu ke Kalimantan Timur, Senin 26 Agustus 2019.

Lokasi ibu kota itupun terletak di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara. Serta, sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Read More

Terkait kajian ibukota itupun nampaknya, tinggal mengkaji Revisi Undang-undang pemindahan ibukota. Hal itupun, disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, Bambang Brodjonegoro, ketika menghadiri acara 50 tahun Badan Informasi Geospasial (BIG) di komplek LIPI.

“Tinggal diserahkan RUU ke DPR RI yang baru,” katanya kepada wartawan, Kamis (17/10/2019).

Lebih lanjut, kedua kabupaten yang rencananya akan menjadi lokasi ibu kota baru total memiliki luas 3.059.616 hektar, dengan rincian, Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 3.333,06 kilometer persegi atau 333.306 hektar dan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 27.263,10 kilometer persegi atau 2.726.310 hektar.

“Kajiannya juga sudah dibuat dan peta dasarnya juga sudah dibuat,” ujarnya.

Informasi yang didapat Publikbogor, untuk anggaran tersendiri, infrastruktur dasar yaitu jalan, istana negara, gedung TNI Polri, perumahan ASN TNI Polri, pembebasan lahan, lahan hijau terbuka, markas TNI itu bersumber dari APBN.

Sedangkan, pembangunan lembaga eksekutif yudikatif dan legislatif, infrastruktur yang tidak tertutup dana APBN, sarana kesehatan, Pendidikan, museum dan fasilitas pendukung itu dari kerjasama pemerintah dan badan usaha.

Untuk perumahan umum, Sains, Techno Park, jalan Tol, Bandara, pelabuhan Mal dan MICE itu bersumber dari swasta.

“Untuk anggaran tidak akan membebankan kepada pemerintah, tapi kepada swasta lebih utama dan BUMN juga nantinya,” tukasnya. (Andi).

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *