Netizen : APBD Untuk Rakyat BUMDnya Dikupas !

  • Whatsapp

CIBINONG – PT. Prayoga Pertambangan Energi (PPE) adalah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bumi Tegar Beriman, yang tujuan berdirinya sesuai PerDa Kab Bogor No.9 tahun 2013 untuk melakukan kegiatan usaha di bidang Pertambangan dan Asphalt Mixing Plant (AMP).

Yang tujuan akhirnya adalah keuntungan perusahaan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bogor.

Read More

Menurut Perda tersebut, total penyertaan modal PPE secara bertahap adalah 200M yang mulai diturunkan pertama kali di medio 2012 silam hingga 2017.

Akan tetapi, kenyataannya dari sekian besar penyertaan modal yang diterima PPE ternyata keadaan perusahaan sangat carut marut, dan dalam kondisi yang tidak sehat karena berdasarkan surat No. 1.1/190.1/PPE-CS/X/2019 yang ditandatangani Direktur Utama, Radjab Tampubolon meliburkan seluruh karyawan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Terakhir tersiar kabar bahwa Dirut PPE sudah diberhentikan sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), karena terindikasi bahwa ada kerugian di angka sekitar 80M, akan tetapi Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, mengaku belum berani mengatakan berapa kerugian pasti perusahaan milik plat merah itu.

Dirinyapun berencana ingin mendorong terlebih dahulu ke arah audit menyeluruh oleh lembaga yang akuntabel dan independent, setelah hasil audit keluar, baru kita bisa pertimbangkan langkah-langkah selanjutnya apakah akan diselamatkan atau tidak.

Artinya ada dua opsi, jika diselamatkan ini harus ada kajian mendalam dan harus segera di investigasi dan dipastikan berapa total asset yang ada dan berapa kerugian yang benar-benar terjadi sesuai pemeriksaan pihak berwenang entah itu lembaga keuangan Negara atau Akuntan Publik.

Karena, momentum penyelamatan PPE hanya ada di mekanisme RAPBD yang akan dibahas oleh legislatif dalam waktu dekat ini.

Tentu hal ini jangan sampai akar permasalahan PPE belum diketemukan tapi berusaha diselamatkan menggunakan penyertaan modal kembali melalui APBD yang akhirnya ternyata terbuang sia-sia.

Tapi tetap saja, diselamatkan atau tidak, penyertaan modal yang sudah masuk melalui mekanisme penyertaan Modal sejak 2012 sampai 2017 harus tetap dipertanggung jawabkan, Radjab Tampubolon sebagai Direktur Utama harus membuka seluas-luasnya informasi dan harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara karena asal modalnya dari uang rakyat yaitu APBD.

Beberapa cuitan Netizen di media sosial diantaranya meminta BUMD ini lebih transparan dalam pengelolaan dan management kepada masyarakat sebagai pemilik modal, karena sejatinya APBD adalah milik rakyat dan uang rakyat.

Salah satu netizen yang melakukan cuitan di Media sosial Facebook grup Surga Bogor

Seperti cuitan @andicakra dirinya meminta ‘BUMD nya dikupas, keterlibatan masyarakat desanya harus dikedepankan’.

Ada juga dari @Abileh dirinya meminta ‘transparan yg penting teori prakteknya sama’

Hal itupun terlihat ketika Publikbogor.com, melihat keramaian keluh kesah masyarakat di media sosial Facebook grus Surga Bogor. (Andi).

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *