Kinerja Kemenag Dipertanyakan

  • Whatsapp

PUBLIKBOGOR.COM | CIBINONG – Pemahaman radikalisme yang terus menjalar membuat Indonesia terus berbenah, salah satunya dengan berbagai upaya agar paham tersebut tidak terus tumbuh di tanah air, dengan  melalui lembaga lembaga pemerintah maupun non pemerintah termasuk lembaga kementrian agama, yang tak luput dari pantauan.

Namun, sejumlah masyarakat mempertayakan adanya perekrutan Kemenag tentang Penyuluh Agama (PAH), yang dianggap tidak transparan dan ganjil atas seleksi yang dilakukan oleh Kemenag tempo lalu.

Read More

(KU) salah satu peserta membeberkan ada peserta dari Kecamatan Tenjolaya, pada saat mendaftar dipanggil sampai beberapa kali oleh panitia, dan terkesan tidak siap saat mengikuti seleksi dan dinyatakan lolos oleh panitia seleksi.

Ditambah ada beberapa nama yang terindikasi mengikuti organisasi-organisasi, yang berhaluan diduga radikal ikut diloloskan pula.

“Kami mempertanyakan komitmen Kemenag dalam deradikalisasi yang saat ini sangat gencar dikampanyekan, bagaimana jadinya nanti majlis-majlis taklim sebagai objek penyuluh, jika penyuluh agamanya tidak serius dalam menyebarkan paham deradikalisasi bahkan ikut terlibat dalam organisasi-organisasi yang terindikasi radikal” ujarnya, kepada wartawan, Selasa (18/12/2019).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Ajengan Muda (FAM) Kabupaten Bogor, M Angga Gunaefu, menyayangkan tindakan Kemenag.

Seharusnya, menurutnya Kemenag sudah mulai berbenah dengan menciptakan integritas yang baik dan bisa dipercaya, bukan dicoreng oleh oknum oknum yang tidak menjalankan amanat Undang -Undang.

“Memang sudah banyak yang laporan atas seleksi yang dilakukan oleh Kemenag. Dan kami menilai banyak yang ganjil dalam proses seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi kemarin,” ucapnya.

Terlebih, kata Angga sapaan akrabnya, Provinsi Jawa Barat masuk dalam zona merah atas paham radikalisme khususnya di Kabupaten Bogor yang sudah mengkhawatirkan. Hal tersebut harusnya menjadi perhatian serius dan tidak asal asalan.

“Kami menginginkan Kemanag harus serius melakukan kinerjanya, jangan cederai amanat yang telah diberikan, dan harus bisa menerima masukan dari masyarakat atas calon calon peserta yang terindikasi paham menyimpang,” timpalnya.

Terpisah, Ketua Umum Gerakan Taruna Bogor, Dede Mulyana pun menyesalkan, atas ketidaktransparanan Kemenag dalam proses rekrutan PAH, karena baginya, meraka adalah benteng di setiap wilayah yang kan menjaga dan mencegah paham radikal tumbuh di masyarakat.

“Kita saja tidak tahu peserta dari mana saja, sudahkah mereka bersih dari paham radikalisme dan ada indikasi ke arah sana atau tidak,” tegasnya. (Adi).

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *