Sudah 7 Bulan Tidak Digajih Karyawan PPE Curhat ke Ketua Dewan

  • Whatsapp

PUBLIKBOGOR.COM | CIBINONG – Sudah tujuh bulan karyawan PT. Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) tidak digajih, hal itupun membuat Serikat Pekerja PPE mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bogor untuk melakukan audiensi bersama anggota dewan, yang dilaksanakan di ruang Serbaguna, Jumat (6/12/2019).

Ketua Serikat Pekerja PT PPE, Hidayatul Mustafid, mengatakan, dirinya bersama karyawan lainnya melakukan kunjungan ke Ketua DPRD Kabupaten Bogor, serta melaporkan bahwa sudah tujuh bulan semua karyawan belum menerima haknya.

Read More

“Kami meminta kepada ketua DPRD dan melangkah konkrit melakukan investigasi maupun pansus terhadap PT PPE,” katanya kepada wartawan.

Sehingga, hal itu biar para karyawan jelas terang benderang, bahwa PPE ini harus dibawa kemana kedepannya. Menurutnya, terkait permasalahan yang terjadi terhadap karyawan yang belum digaji itu dari mulai Security, OB, staf dan yang lainnya.

“Kita juga mengkritisi panitia seleksi. Ini panitia seleksi sampai sejauh mana yang sudah digembor-gemborkan, tapi kan belum langkah konkrit yang dilakukan hari ini panitia pansus terhadap seleksi yang belum diumumkan, kan begitu,” ungkapnya.

Menurutnya juga, ada 156 karyawan yang bekerja di PPE belum dibayar dari mulai bulan Juni sampai sekarang, dengan alasan diliburkan.

“Tertuang di bulan Oktober itu bahwa karyawan diliburkan. Dalam tanda petik diliburkan itu kan harus menerima gaji dong, seharusnya begitu,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh, Dewan Pembina Serikat Pekerja PT PPE, Jajang Furqon, bahwa untuk pembayaran gaji gelombang pertama yang satu tahun lebih itu juga sempat bermasalah, dan untuk gelombang kedua yang tujuh bulan ini sama bermasalah juga dan lebih parah.

“Kita mendorong dan men-support DPRD untuk melakukan pansus, membuka seterang menderangnya mengenai skandal PPE, Kita buka dari mana, supaya apa? Kenapa harus dibuka selebar-lebarnya, Seterang-terangnya, supaya kita bisa memulai dari mana arah memulai prioritas penyelesaian kalau memang itu PPE itu opsinya diselamatkan,” ungkapnya.

Mengenai pegawai tidak ke kantor karena memang diliburkan. Lanjut Jajang sapaan akrabnya, untuk statusnya diliburkan itu tidak ada dalam undang-undang ketenagakerjaan mengenai diliburkan, ada juga dirumahkan.

“Kalau opsinya dirumahkan kan harus ada gaji walau pun gaji pokok,” tukasnya. (Andi).

 

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *