DPRD Kabupaten Bogor Rancang Pemberdayaan Masyarakat Berkesinambungan di APBD 2021

by -18 views

Publikbogor.com – Pandemi Covid-19 cukup telak memukul kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Bogor baik dari sisi sosial, ekonomi dan juga kesehatan. Sektor ekonomi menjadi salah satu sektor yang cukup signifikan terkena dampak pandemi ini, banyak sekali tempat wisata yang harus di tutup dan membatasi jumlah kunjungan ke lokasinya demi menjaga agar tidak berdesakan yang mempermudah penularan Covid-19, artinya banyak sekali pelaku usaha kecil dan menengah yang sangat terpukul dengan sepinya wisatawan yang berkunjung.

 

Harapan dan tumpuan besar masyarakat hari ini adalah dari pemerintah, kebijakan-kebijakan terkait menyelamatkan ekonomi masyarakat kecil yang terimbas Covid-19 sudah dilakukan mulai dari pemberian bantuan sosial kepada mereka, tapi apakah hal ini yang akan terus dilakukan dan sampai kapan? Jika melihat postur APBD Kabupaten Bogor tahun 2020 masih banyak sekali program penggunaan anggaran yang berbasis runitas yang terkadang aplikasi di lapangannya banyak masalah dan akhirnya penggunaan anggaran tidak efektif.

 

Menjelang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2021 pewarta coba mempertanyakan langkah apa yang akan di lakukan oleh pimpinan legislatif sebagai pengawas jalannya program kerja pemerintah Kabupaten Bogor untuk memberikan masukan dan evaluasi nya terhadap APBD 2020 yang akan menjadi acuan untuk pembahasan APBD 2021.

 

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto dalam kesempatan pertemuan diruang kerjanya menyatakan, memang DPRD sedang dalam proses pembahasan RAPBD 2021 makanya dirinya secara pribadi akan melihat arah eksekutif untuk APBD 2021 ini kemana, dirinya juga menyatakan Pemkab Bogor harus cermat dan tepat dalam memilih program yang akan dijalankan dalam APBD 2021 apalagi di tengah pandemi seperti ini masyarakat butuh program yang bisa kembali membangkitkan ekonomi mereka.

 

“Kita lihat dulu dan pelajari arah program kerjanya kemana, memang ini semua hak eksekutif, tapi saya rasa bisa saja DPRD memberikan pertimbangan-pertimbangan jika memang ada program lain yang lebih baik ditengah masa pamdemi seperti ini, harus banyak program stimulus ekonomi masyarakat yang berkesinambungan lintas dinas agar lebih efektif dalam membangkitkan gairah ekonomi masyarakat,” ungkap Rudy.

 

Rudy mencontohkan, jika dilakukan pelatihan misalnya oleh Dinas UMKM dalam pengembangan ternak ikan misalnya, maka Dinas lain pun harus memiliki program yang sama dan saling mendukung secara berkesinambungan agar komprehensif.

 

“Misal Dinas UMKM menganggarkan untuk pelatihan ternak lele, maka Dinas peternakan dan perikanan harus punya anggaran untuk pengadaan bibit ikan lele dan pakan ternaknya, selanjutnya Dinas perdagangan dan perindustrian harus punya anggaran dalam mengarahkan para peternak untuk bagaimana memasarkan bahkan jika disperindag punya daftar pengusaha yang butuh ikan lele bisa di rekomendasikan untuk membeli lele dari peternak binaan pemkab Bogor yang akhirnya pelatihan yang di adakan bukan hanya sekedar teori, kalau ini memungkinkan dan bisa dijalankan maka kita bisa menghasilkan banyak pengusaha setiap tahunnya dan membantu mendongkrak ekonomi masyarakat dari uang APBD yang notabene uang rakyat juga,” Pungkas Politisi Gerindra berusia 35 tahun ini.

 

(Tim Redaksi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *