Pemkot Bogor Belum Sampaikan Raperda APBD 2021

by -16 views

Publikbogor.com – Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyatakan Pemerintah Kota Bogor sampai saat ini belum menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kota Bogor tahun 2021.

 

“Raperda APBD tahun 2021 seharusnya sudah disampaikan pada awal Oktober lalu,” kata Atang Trisnanto, di Kota Bogor dikutip dari Antara, Jumat (7/11).

 

Menurut Atang Trisnanto, karena adanya perubahan kodifikasi dan nomenklatur, serta adanya aturan baru dari Kemendagri, sehingga Raperda APBD Kota Bogor tahun 2021 itu belum disampaikan oleh Wali Kota Bogor.

 

Padahal, kata dia, DPRD Kota Bogor sudah menyetujui usulan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Bogor Tahun 2021, pada Rabu (23/9). KUA-PPAS yang telah disetujui menjadi draf Raperda APBD Kota Bogor Tahun 2021.

 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, pada KUA PPAS tahun 2021, anggaran pendapatan dan anggaran belanja, belum seimbang, masih ada defisit sekitar Rp450 miliar.

 

Namun, ketika wali kota menyampaikan RAPBD Kota Bogor tahun 2021, maka anggaran pendapatan dan anggaran belanja itu harus sudah seimbang. Seusai aturan pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), bahwa RAPBD yang disampaikan ke DPRD, anggaran pendapatan dan anggaran belanjanya harus sudah seimbang.

 

“Disinilah kebijakan yang harus diambil Pemerintah Kota Bogor, yakni memilah mana program yang lebih diprioritaskan serta mana program yang kurang prioritas atau dapat ditunda,” katanya.

 

Atang mengingatkan, kalau penyampaian RAPBD Kota Bogor tahun 2021 itu terlambat, dikhawatirkan akan mengganggu efektivitas pembahasan Kota Bogor APBD 2021 di DPRD.

 

Sebelumnya Pemkot Bogor mencatatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) sebesar Rp277 miliar. Jumlah tersebut merupakan 11,78 persen dari total APBD Bogor Tahun 2019 sebesar Rp2,35 triliun.

 

Ketua DPRD Bogor, Atang Trisnanto mengatakan, seharusnya Silpa tidak terlalu besar karena artinya anggaran untuk program-program tertentu tidak terlaksana. Organisasi Perangkat Daerah (OPD harus bisa bekerja secara optimal.

 

“Kami melihat ada program kerja yang terealisasi dan ada yang tidak terealisasi. Ada OPD yang sudah maksimal dan ada yang belum maksimal. Kami juga melihat ada silpa yang sangat tinggi sampai lebih dari 10 persen,” kata Atang seperti dikutip Antara, Rabu (12/8).

 

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, Silpa tinggi karena ada program yang terserap dan tidak terserap. Kondisi tidak memungkinkan untuk menyerap anggaran.

 

“Silpa menjadi tinggi karena kondisinya benar-benar tidak memungkinkan untuk penyerapan anggaran, bukannya disengaja tidak terserap,” cetus Ade.

 

Kendati begitu, lanjut Ade, silpa yang tinggi itu menjadi penolong dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) atau RAPD tahun berikutnya.

 

Sumber : Kanal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *