Karyama : Rusaknya Demokrasi Di Desa Cibadak

  • Bagikan

Publikbogor.com – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Cibadak, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Di duga bermasalah, pasalnya 4 Calon Kades Cibadak dari Nomor 1,2,4 dan 5 mengajukan keberatan dan penolakan hasil akhir pemilihan kepala desa (Pilkades) dengan adanya indikasi kecurangan dalam Pemilihan Kepala Desa pada 20 Kemarin.

 

Karyama Calon Nomor urut 5 yang merasa keberatan mengatakan, bahwa sebelumnya ajuan gugatan ke tingkat Kecamatan para calon sebelumnya di lakukan di tingkat Desa.

 

“Ketua Panitia Pilkades tingkat Kecamatan mempasilitasi Kami yang mengajukan keberatan dan penolakan hasil pilkades, tentunya tidak bisa menentukan. Panitia tingkat Kecamatan hanya untuk merekomendasikan kita untuk ke tingkat Kabupaten,” ungkap Karyama Kamis (31/12).

 

Ia pun mengatakan bahwa masalah penyelenggara pilkades di Desa Cibadak Demokrasi yang sangat rusak.

 

“Pembelajaran Demokrasi itu dibentuk dari awal yang sehat sehingga melahirkan pemimpin yang berkualitas, saya contohnya tanpa uang sepeserpun dapat suara 2098, menurut saya sangat pantastis bahkan saya komitmen dengan 4 calon jangan mengeluarkan uang sepeser pun,” ungkapnya.

 

Di tempat yang sama Kuasa hukum dari Ke 4 Calon kepala desa yang mengajukan keberatan atau perselisihan Sengketa pilkades Cibadak, Bakdo mulyodo SH menegaskan bahwa ini adalah sebagai pembelajaran demokrasi, di Desa Cibadak sangat hancur berantakan.

 

“Ada beberapa hal yang kita keluhkan salah satunya ada permainan money politik, diluar dari itu ada kejanggalan-kejanggalan persyaratan administrasi, ” tegasnya

 

Menurut ia bahwa dalam pilkades tersebut ada kesalahan yang sangat vatal, hal tersebut agar proses hukum yang Pengklaripikasian.

 

“Berdasarkan para calon yang pada tahun 2014 lalu yang pernah ikut dalam pesta demokrasi dari dulu seperti ini, dan sekarang kejadiannya sangat pulgar, ”

 

Sebelumnya dalam sambutan Camat Ciampea Drs. Chaerudin Pelani, MM menilai positif apa yang di lakukan oleh calon yang merasa keberatan.

 

“Saat ini adalah tahapan ke dua yang di lakukan oleh pihak yang merasa keberatan atas hasil pilkades, setelah 7 hari di tingkat desa dan saat ini ke tingkat kecamatan. Tugas kita hanya merekomendasikan ke tingkat Kabupaten karena kita bukan sebagai penentu, ” tutupnya.

 

(Andri)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *