Dewan Minta Pemkab Bogor Utamakan Perbaikan Ekonomi Warga Pada Parsial APBD 2021

  • Bagikan

Publikbogor.com – Mekanisme perubahan APBD Kabupaten Bogor akan segera dilakukan oleh Pemkab Bogor secara aturan memang perubahan anggaran ditiap tahun anggarannya tidak harus melibatkan peran DPRD Kabupaten Bogor, akan tetapi dalam aplikasi penerapan programnya DPRD tetap harus menjalankan fungsi pengawasan.

Mencegah ada ketidakjelasan arah dalam menyusun perubahan parsial APBD 2021, salah satu anggota DPRD Kabupaten Bogor yang juga ketua DPC Hanura Kabupaten Bogor, Daen Nuhdiana (10/3) memberi pernyataan tegas agar Pemkab lebih terarah dalam perubahan parsial APBD.

“Kami memang tidak dilibatkan dalam penyusunan APBD Parsial 2021, tapi sudah jelas sedari awal penyusunan APBD 2021 kita sudah membuat rambu bahwa APBD 2021 harus berorientasi pada dua hal, percepatan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat”. Ungkap Daen.

Dirinya menambahkan bahwa jangan sampai perubahan APBD parsial 2021 lebih mementingkan hal yang tidak urgent, proyek-proyek fisik yang tidak terlalu dibutuhkan lebih baik digunakan untuk dua hal tersebut.

“Kita sudah lihat banyak proyek fisik yang dipaksakan di tahun 2021 akhirnya ditahapan pengerjaannya banyak kontroversi dan akhirnya menimbulkan masalah bahkan banyak yang tidak selesai dikerjakan walaupun sudah ditambah addendum perpanjangan waktu kerja, coba kalau dipakai untuk penanganan Covid-19 misalnya menambah ruang rawat RS dan memberikan stimulus pemberdayaan UMKM agar ekonomi masyarakat bisa meningkat”. Sambung pria lulusan fakultas hukum Universitas Pakuan Bogor.

Dalam pemulihan ekonomi diharapkan ada kesinambungan program pemberdayaan lintas dinas, hal ini juga pernah diungkapkan ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto dalam kesempatan bertemu awak media di pertengah Februari 2021.

“Susunlah program kerja berkesinambungan lintas dinas misalkan Dispora mengadakan program peningkatan kapasitas wirausaha pemuda Kabupaten Bogor anggaplah beternak lele, setelah di latih berarti harus ada kelanjutan program misalnya untuk lahan beternak dan bibitnya bisa dari Dinas peternakan, selanjutnya ketika panen Disperindag yang tahu ada berapa perusahaan yang butuh lele bisa di arahkan untuk membeli lele dari hasil pembinaan, jadi APBD lebih terasa manfaatnya”. Pungkasnya

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *