Jawaban PJs Kades Singajaya Terkait SK RT/RW Yang Diduga Bermasalah Jelang Musdes PAW

  • Bagikan

Publikbogor.com – Musyawarah Desa menentukan siapa yang akan menjadi Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) Desa Singajaya Kecamatan Jonggol menguak beberapa fakta terkait siapa yang berhak menjadi peseta musdes terutama dari Lembaga Kemasyarakatan yaitu RT/RW, pasalnya diduga SK terkait pemberhentian dan pengangkatan RT di Desa Singajaya dikeluarkan tidak sesuai aturan Perda Bogor Nomor 9 tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyaratakan Desa/Kelurahan.

Indikasi itu terjawab saat pewarta mendapatkan salinan SK dimaksud yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Singajaya yang menerangkan bahwa telah diadakan musyawarah pemilihan RT pada tanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh mantan Kades Singajaya, Alm. H. Pei Markowi, sedangkan kesaksian beberapa RT pada tanggal tersebut tidak pernah diadakan pemilihan atau musyawarah warga memilih RT dilingkungannya dan SK itu baru di berikan jelang Musdes PAW Kades Singajaya.

“Saya sebagai RT yang diberikan SK juga bertanya-tanya kok bisa ada SK datang ke saya saat jelang musdes PAW kades Singajaya, padahal yang bertandatangan pa kades sudah meninggal dunia, dan pada tanggal pemilihan yang dimaksud dalam SK tidak pernah ada giat musyawarah pemilihan yang dimaksud, berita acaranya pun tidak ada karena memang tidak pernah dilakukan musyawarah tersebut”. Ungkap salah satu RT yang minta dirahasiakan namanya (26/3).

Beberapa warga yang dimintai keterangannya terkait pengetahuannya apakah RT di tempat mereka dipilih melalui mekanisme musyawarah warga pun menyatakan kompak bahwa tidak pernah ada musyawarah yang dimaksud, bahkan warga setempat menyatakan bahwa bingung tiba-tiba hari ini ramai ada SK pengangkatan RT yang terdapat tanggal musyawarah warga memilih RT tanggal 14 Januari 2020 padahal pada tanggal tersebut tidak pernah ada musyawarah warga memilih RT.

Sementara itu PJs Kades Singajaya, Suryana menegaskan bahwa hal tersebut merupakan dinamika politik jelang Musdes PAW Desa Singajaya akan tetapi terkait SK yang dipermasalahkan tersebut dikeluarkan bukan pada saat dirinya menjabat dan ditandatangani oleh Kades terdahulu.

“Kalau ada pihak yang mempertanyakan SK tersebut ya saya jawab tidak tahu karena saat SK tersebut dikeluarkan saat dijabat oleh Kades terdahulu, makanya saya juga mempertanyakan kenapa saat ini baru di permasalahkan padahal SK tersebut telah dikeluarkan setahun yang lalu walaupun baru diberikan salinannya jelang musdes PAW, karena syarat RT bisa mendapatkan honor adalah berdasar SK tersebut”. Ungkapnya.

Suryana juga meminta kepada semua pihak untuk meredakan tensi dan ketegangan jelang musdes PAW Singajaya agar musdes PAW ini bisa berjalan sesuai jadwal yang ditentukan dan tidak ada penundaan sehingga bisa segera mendapat pemimpin Desa yang baru.

“Saya juga berharap semua pihak baik dari kontestan musdes, panitia dan media juga membantu untuk meredakan tensi dan ketegangan jelang musdes PAW Singajaya, dinamika politik pasti terjadi tapi semua pihak harus bijak, jika ingin protes silahkan saja akan tetapi harus berdasarkan aturan yang berlaku, karena jangan sampai musdes PAW ini tertunda dan bisa segera menghasilkan pemimpin Desa yang baru”. Pungkas PJs Kades Singajaya ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *