Batalkan PPKM Level 3, Ekonomi Indonesia Berpotensi Alami Peningkatan

  • Bagikan

Publikbogor.com – Pemerintah agaknya mulai ‘kepedean’ dalam menangani pandemi covid-19. Ketika seluruh dunia was-was dengan varian baru omicron, Indonesia justru tak berusaha membatasi mobilitas masyarakat pada musim libur Natal dan tahun baru (nataru).
Pemerintah tiba-tiba batal menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh wilayah Indonesia saat musim libur nanti.

Padahal, jumlah penularan covid-19 berpotensi tinggi saat musim liburan nanti. Pasalnya, masyarakat akan bepergian bersama keluarga atau teman setelah bekerja selama satu tahun penuh.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim Indonesia sudah siap menghadapi musim libur akhir tahun. Hal ini tercermin dari jumlah tes dan telusur yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu.

“Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan,” ucap Luhut dalam keterangan resmi yang dirilis Selasa (7/12).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga tak ingin ada penyekatan selama libur nataru. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Presiden menyampaikan tidak perlu ada penyekatan-penyekatan tapi diperkuat di tempat ruang publik itu menggunakan PeduliLindungi,” kata Tito.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pembatalan penerapan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia akan memberikan sentimen positif bagi ekonomi dalam negeri. Masyarakat akan percaya diri untuk berbelanja karena tak ada pembatasan di ruang publik.

“Sektor yang berkaitan dengan ritel, perdagangan grosir, transportasi, dan pendukung pariwisata diperkirakan bisa membukukan omzet lebih baik dari 2020,” ucap Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Ia bahkan memproyeksi ekonomi kuartal IV 2021 tembus 4 persen. Angkanya tumbuh jika dibandingkan dengan kuartal III 2021 yang berada di kisaran 3 persen.

Tapi jangan senang dulu. Pembatalan penerapan PPKM level 3 ini bisa menjadi bumerang bagi pemerintah.

Risiko PPKM Darurat
Kalau sampai terjadi lonjakan kasus karena banyak kerumunan warga di banyak tempat, maka pemerintah harus siap-siap kembali menerapkan PPKM darurat seperti Juli-Agustus 2021 lalu untuk menekan kasus penularan covid-19.

“Kehati-hatian terhadap varian omicron juga perlu diantisipasi. Kalau lengah, maka risiko lonjakan kasus pasca libur nataru bisa blunder ke pemulihan ekonomi,” kata Bhima.

Menurut Bhima, jika terjadi lonjakan kasus penularan covid-19, maka dampaknya akan terasa pada kuartal I 2022. Ditambah konsumsi rumah tangga juga cenderung melambat setiap awal tahun.

“Jadi akan ada tantangan tambahan jika kasus harian (covid-19) meningkat,” imbuh Bhima.

Kalau sampai kasus melonjak pasca libur nataru dan pemerintah kembali menerapkan PPKM darurat, Bhima memprediksi konsumsi rumah tangga minus 2 persen pada kuartal I 2022. Kalau konsumsi minus, otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan kembali terkontraksi.
“(Pertumbuhan ekonomi) bisa terkontraksi 0,5 persen sampai 1,5 persen (kuartal I 2021),” jelas Bhima.

Tak hanya itu, pemerintah juga harus siap-siap menambah bantuan sosial (bansos) jika PPKM kembali diperketat. Alhasil, belanja negara akan membengkak dan defisit berpotensi kian melebar.

“Pasti dibutuhkan stimulus yang sama besarnya (pada 2022) dengan alokasi 2021,” ucap Bhima.

Sebagai catatan, pemerintah mengalokasikan dana untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp744,77 triliun pada 2021. Sementara, anggaran PEN tahun depan turun menjadi Rp414 triliun.

Naik Roller Coaster
Sementara Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda berpendapat pembatalan penerapan PPKM level 3 lebih banyak mudaratnya ketimbang faedahnya.

Ekonomi memang bisa dipastikan melejit pada kuartal IV 2021 karena pembatalan penerapan PPKM level 3 di seluruh wilayah. Tapi, langsung amblas pada awal 2022 lantaran kasus covid-19 berpotensi naik pasca libur nataru.

“Jadi ketika kegiatan ekonomi di-pool-kan akhir tahun ini, ekonomi naik namun potensi kasus melonjak juga akan naik. Ketika kegiatan ekonomi direm pada akhir tahun ini, ekonomi akan jauh lebih stabil,” papar Nailul.

Ia pun mengibaratkan Jokowi seperti ingin naik wahana roller coaster karena ekonomi akan naik turun pada awal 2022 nanti.

“Ini Presiden (Jokowi) ingin naik roller coaster kayaknya,” imbuh Nailul.

Menurut Nailul, pemerintah mengincar kenaikan konsumsi rumah tangga pada akhir tahun. Maklum, biasanya perusahaan memberikan bonus pada akhir tahun, sehingga karyawan punya anggaran lebih untuk berbelanja.

“Namun, menurut saya ada ongkosnya, kuartal I 2022 bisa melambat lagi jika terjadi lonjakan kasus. Jika ada pembatasan akhir tahun ini permintaan memang akan melambat, namun tahun depan bisa didorong lagi,” tegas Nailul.

Berdasarkan prediksinya, ekonomi bisa minus 0,1 persen sampai minus 0,3 persen pada kuartal I 2022. Kontraksinya cukup terbatas karena basis produk domestik bruto (PDB) pada kuartal I 2021 juga rendah.

“Tidak dalam sih pasti karena kuartal I 2021 ekonomi Indonesia juga minus,” ujar Nailul.

Meski potensi kontraksi ekonomi masih tipis, tetap saja pemerintah kudu waspada. Terlebih, ekonomi Indonesia sudah mulai pulih saat ini.

Jadi, sayang rasanya kalau ekonomi harus kembali negatif karena kecerobohan pemerintah sendiri dalam menangani pandemi covid-19 di dalam negeri.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia kembali tumbuh positif sejak kuartal II 2021. Sebelumnya, ekonomi Indonesia terkontraksi hingga jatuh ke jurang resesi karena dampak covid-19.

Rinciannya, ekonomi Indonesia mulai minus pada kuartal II 2020 lalu sebesar 5,32 persen. Kemudian, ekonomi kembali minus 3,49 persen pada kuartal III 2020, minus 2,19 persen pada kuartal IV 2020, dan minus 0,71 persen pada kuartal I 2021.

Pada kuartal II 2021, ekonomi Indonesia berbalik arah positif dengan mencatatkan pertumbuhan 7,07 persen. Pertumbuhan berlanjut hingga kuartal III 2021, tetapi angkanya melambat hanya 3,51 persen.

Melihat situasi ini, Nailul menyayangkan keputusan pemerintah yang ingin jor-joran mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat dan ekonomi pada kuartal IV 2021. Andai tetap pada rencana awal, yakni menerapkan PPKM level 3 di seluruh wilayah, maka dampaknya bagi ekonomi dan sektor kesehatan akan lebih stabil.

“Jika tidak ingin berdampak pada kasus covid-19, berlakukan PPKM level 3 atau bahkan 4 pada liburan akhir tahun,” tutup Nailul.

Sumber : CNN

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *